Gubernur Papua Barat Daya Tegaskan Program Pendidikan Gratis dan MBG, Dapat Dukungan DPD RI
SORONG (Gakorpan News) – Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan program pendidikan gratis dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas jangka pendek pemerintahannya.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara Pisah Sambut Penjabat Gubernur Papua Barat Daya dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di Hotel Vega Sorong, Kamis (6/3/2025).
“Saya tidak mau tahu. TK, SD, SMP dan SMA atau SMK gratis. Tidak boleh lagi ada yang bayar uang pendaftaran dan pembangunan,” tegas Elisa Kambu.
Gubernur juga menekankan bahwa program pendidikan gratis ini akan diberlakukan tanpa diskriminasi, mencakup seluruh sekolah baik negeri maupun swasta.
Komitmen tersebut mendapat dukungan kuat dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Papua Barat Daya, Senator Paul Finsen Mayor.
“Program pendidikan gratis yang digagas oleh gubernur merupakan suatu gagasan yang mulia. Dan saya pun selaku Anggota DPD RI sudah mendengungkan pendidikan gratis ini di Jakarta,” ungkap Mayor saat ditemui usai menghadiri resepsi di salah satu hotel di seputaran Kampung Baru Kota Sorong.
Senator termuda asal Tanah Papua ini mengakui bahwa gagasan pendidikan gratis juga muncul dari desakan masyarakat melalui gelombang demonstrasi yang menuntut perhatian dari Presiden RI.
“Gagasan pendidikan gratis itu akhirnya dijawab oleh pak Gubernur. Kami sebagai Senator sangat mendukung,” tambahnya.
Program ini dinilai menjadi solusi terbaik untuk mengatasi perbedaan pandangan terkait penolakan sebagian masyarakat di Tanah Papua terhadap program MBG yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat.
“Program pendidikan gratis ini menjadi solusi yang sangat bagus sekali untuk peningkatan SDM. Karena orang dapat pendidikan gratis dulu baru bisa pergi sekolah dan mendapat makan bergizi gratis di sekolah,” jelas Mayor.
Senator Paul Finsen Mayor juga menyatakan dukungan penuhnya terhadap sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah untuk kemajuan pembangunan di Papua Barat Daya.
“Saya melihat pak Presiden dan pak Gubernur adalah negarawan,” ucapnya menutup wawancara.
[Rial.S]
