Kapuspen TNI Tegaskan Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo Bukan Karena Tekanan Politik
Jakarta,Gakorpan News – Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI), Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, memberikan penjelasan resmi kepada publik terkait pembatalan mutasi Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo yang sebelumnya sempat dialihkan dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) menjadi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Keputusan pembatalan tersebut, menurut Kristomei, merupakan langkah strategis yang diambil berdasarkan pertimbangan internal dan operasional TNI, serta tidak memiliki kaitan dengan dinamika atau tekanan politik dari pihak manapun.
Dalam keterangannya kepada wartawan pada Sabtu, 3 Mei 2025, Kristomei menegaskan bahwa alasan utama pembatalan mutasi tersebut adalah karena adanya sejumlah perwira tinggi lain yang belum dapat dimutasi akibat masih dibutuhkan di posisi strategis masing-masing. Hal ini membuat susunan rotasi secara keseluruhan harus disesuaikan ulang untuk memastikan keberlangsungan tugas-tugas pokok TNI tidak terganggu.
“Karena pertimbangan ada beberapa perwira tinggi dalam rangkaian itu yang belum bisa bergeser, dihadapkan dengan tugas-tugas yang masih harus membutuhkan perwira tinggi tadi. Jadi tidak terkait dengan hal-hal lain,” ujar Kristomei.
Mutasi Sesuai Prosedur Wanjakti
Kapuspen TNI juga menjelaskan bahwa semua proses mutasi dan revisinya telah melalui mekanisme resmi yang berlaku di tubuh Tentara Nasional Indonesia. Keputusan dilakukan berdasarkan hasil sidang Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti), sebuah forum internal strategis yang bertugas menilai, menyeleksi, dan merekomendasikan perwira tinggi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu.
“Mutasi dan pembatalannya bukan keputusan sepihak. Semua melalui forum Wanjakti, yang beranggotakan pejabat-pejabat senior dari tiga matra. Jadi ini bagian dari sistem yang sudah mapan dan terlembaga,” tegas Kristomei.
Dengan demikian, setiap kebijakan rotasi jabatan merupakan hasil pertimbangan kolektif yang mengedepankan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan pribadi atau eksternal.
Bantahan Terkait Isu Politik
Menanggapi sejumlah spekulasi publik dan pemberitaan media yang mengaitkan pembatalan mutasi ini dengan pernyataan politik Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, ayah dari Letjen Kunto, Kapuspen TNI menegaskan bahwa hal tersebut sama sekali tidak menjadi faktor dalam pengambilan keputusan.
Try Sutrisno sebelumnya diketahui mengeluarkan kritik terhadap posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden. Namun Kristomei menegaskan bahwa institusi TNI berdiri tegak di atas prinsip netralitas politik dan profesionalisme.
“Tidak ada kaitan dengan pernyataan pihak manapun di luar institusi. TNI tetap netral dan tidak terpengaruh oleh dinamika politik eksternal,” ucapnya.
Letjen Kunto Tetap Jabat Pangkogabwilhan I
Dengan adanya keputusan pembatalan tersebut, Letjen TNI Kunto Arief Wibowo tetap melanjutkan tugasnya sebagai Pangkogabwilhan I. Jabatan ini memiliki peran penting dalam struktur komando TNI karena mencakup pengawasan atas wilayah strategis di bagian barat Indonesia, yang meliputi Sumatera, Kalimantan Barat, serta wilayah-wilayah perairan yang rawan terhadap potensi gangguan keamanan.
Letjen Kunto sendiri merupakan perwira lulusan Akademi Militer tahun 1992 yang telah menduduki sejumlah jabatan penting di lingkungan TNI AD, termasuk di jajaran Kostrad dan Kodam. Ia dikenal memiliki rekam jejak kepemimpinan yang solid, serta kemampuan operasional yang mumpuni dalam menjalankan tugas-tugas komando.
Penegasan Profesionalisme dan Netralitas TNI
Klarifikasi dari Kapuspen TNI ini diharapkan dapat meredakan berbagai spekulasi dan mispersepsi publik terkait dinamika mutasi jabatan di lingkungan TNI. Kristomei menekankan bahwa institusi TNI tetap berkomitmen pada prinsip profesionalisme, disiplin organisasi, serta menjaga jarak dari pengaruh-pengaruh politik yang dapat mengganggu stabilitas internal.
“Kami tegaskan kembali, bahwa TNI tetap fokus pada tugas utamanya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Tidak ada ruang bagi kepentingan politik dalam sistem kami,” tutup Kristomei.
Dengan penegasan ini, Mabes TNI berharap kepercayaan publik terhadap netralitas dan integritas institusi pertahanan negara tetap terjaga di tengah suasana politik nasional yang terus berkembang pasca pemilihan umum.
(Maruli)
