Wiranto: Presiden Prabowo Pahami Aspirasi Forum Purnawirawan TNI, Termasuk Soal Gibran

Jakarta – Penasihat Khusus Presiden bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyatakan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto memahami sejumlah aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI. Salah satu poin krusial dalam tuntutan tersebut adalah desakan untuk mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Wiranto, kedekatan emosional dan historis antara Prabowo dengan para anggota Forum Purnawirawan menjadi faktor utama dalam pemahaman tersebut. “Presiden Prabowo memahami isi dan semangat dari delapan tuntutan yang disampaikan. Bagaimanapun, beliau berasal dari lingkungan yang sama dengan para jenderal dan kolonel yang tergabung dalam forum tersebut,” ujar Wiranto di Jakarta, Kamis (tanggal bisa disesuaikan).

Lihat Video Terkait :https://www.youtube.com/TV Gakorpan News

Meski demikian, Wiranto menegaskan bahwa pemahaman terhadap tuntutan tersebut tidak serta-merta berarti persetujuan atau keputusan instan dari pihak Prabowo. Sebagai pemimpin terpilih, lanjutnya, Prabowo tetap harus mempertimbangkan aspek konstitusional, stabilitas politik, serta kepentingan nasional secara menyeluruh.

“Beliau memahami, tetapi juga tahu bahwa ada proses yang harus dihormati. Tidak bisa langsung diputuskan tanpa kajian mendalam dan mekanisme yang berlaku,” kata mantan Panglima ABRI itu.

Forum Purnawirawan TNI sebelumnya mengeluarkan delapan tuntutan kepada pemerintah, yang berisi kritik terhadap jalannya demokrasi dan seruan perbaikan sejumlah aspek tata kelola negara. Isu yang paling mendapat sorotan publik adalah tuntutan pergantian Wakil Presiden Gibran, yang dianggap sarat dengan kontroversi terkait proses pencalonannya dalam Pemilu 2024.

Meski tidak merinci langkah lanjutan dari Prabowo terkait tuntutan tersebut, Wiranto menyebut bahwa komunikasi antara pemerintah dan para purnawirawan tetap berjalan secara terbuka. “Dialog tetap dibuka, dan semua aspirasi akan didengar secara bijak,” tuturnya.

Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Mundur dari Jabatan Wakil Presiden

Jakarta – Forum Purnawirawan TNI menyampaikan tuntutan tegas kepada Presiden dan lembaga negara terkait, agar Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya. Tuntutan ini merupakan bagian dari delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan forum tersebut sebagai bentuk keprihatinan terhadap dinamika demokrasi dan etika politik pasca Pemilu 2024.

Dalam pernyataan yang dibacakan secara terbuka, Forum Purnawirawan menilai proses pencalonan Gibran sebagai cawapres penuh kontroversi dan sarat dengan pelanggaran etika serta prinsip keadilan. Salah satu sorotan utama forum adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran, meski sebelumnya tidak memenuhi syarat usia untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

“Proses politik yang melibatkan Gibran menunjukkan adanya campur tangan kekuasaan dan pembelokan terhadap semangat reformasi serta konstitusi. Ini mencederai rasa keadilan rakyat dan merusak citra netralitas demokrasi,” ujar salah satu juru bicara Forum Purnawirawan dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Forum yang terdiri dari para jenderal, purnawirawan perwira tinggi, serta tokoh-tokoh militer senior itu juga menegaskan bahwa permintaan pengunduran diri Gibran tidak dilandasi kepentingan politik praktis, melainkan demi menjaga marwah institusi negara dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Mereka menilai, langkah pengunduran diri secara sukarela dari Gibran merupakan bentuk tanggung jawab moral sekaligus jalan tengah untuk mencegah potensi konflik politik berkepanjangan. “Kami tidak ingin negara ini terpecah karena ulah segelintir elite yang memaksakan kehendak di luar nalar keadilan publik,” ujar purnawirawan lainnya yang hadir dalam forum tersebut.

Selain mendesak Gibran mundur, Forum Purnawirawan juga meminta MPR RI segera mengkaji ulang legitimasi hasil Pilpres 2024, serta melakukan langkah-langkah korektif untuk memulihkan integritas lembaga-lembaga demokrasi.

Pernyataan dan tuntutan Forum Purnawirawan ini mendapat sorotan luas dari berbagai kalangan. Sejumlah analis politik menyebut langkah tersebut sebagai sinyal kuat adanya kegelisahan dari kelompok militer senior terhadap arah perjalanan demokrasi Indonesia ke depan.

Masyarakat Terbelah Tanggapi Tuntutan Purnawirawan TNI untuk Makzulkan Gibran

Jakarta – Tuntutan Forum Purnawirawan TNI agar Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan menuai beragam reaksi di tengah masyarakat. Sebagian kalangan menilai tuntutan tersebut sebagai bentuk kontrol moral dari para tokoh bangsa yang peduli pada demokrasi, sementara lainnya menganggap langkah tersebut terlalu politis dan dapat menimbulkan instabilitas politik baru.

Di berbagai platform media sosial dan forum publik, respons masyarakat tampak terbelah. Warga yang mendukung tuntutan tersebut umumnya berasal dari kelompok yang sejak awal mengkritisi pencalonan Gibran yang dinilai “dipaksakan” melalui celah hukum.

“Ini bukan soal suka atau tidak suka. Tapi soal bagaimana demokrasi ditegakkan secara adil. Kalau prosesnya sudah salah dari awal, maka hasilnya juga perlu ditinjau ulang,” kata Dwi Rahmawati, seorang aktivis mahasiswa di Yogyakarta.

Sementara itu, pihak lain mengingatkan agar masyarakat tetap menghormati hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU dan disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai bahwa langkah pemakzulan bukan solusi tepat dan justru berpotensi memperkeruh suasana politik nasional.

“Tuntutan seperti ini hanya akan memperpanjang ketegangan. Yang dibutuhkan sekarang adalah rekonsiliasi dan stabilitas, bukan kegaduhan baru,” ujar Sumarno, dosen ilmu politik di Surabaya.

Tak sedikit pula masyarakat yang bersikap netral, namun menilai wajar jika para purnawirawan menyuarakan kegelisahannya. Menurut mereka, suara dari tokoh-tokoh militer senior tetap perlu didengarkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi.

Di sisi lain, analis politik dari beberapa lembaga kajian juga menyoroti tuntutan Forum Purnawirawan ini sebagai “peringatan keras” bagi pemerintahan baru agar lebih sensitif terhadap aspirasi publik dan tidak mengabaikan aspek etika dalam politik.

“Ini bukan sekadar soal Gibran semata, tapi tentang legitimasi proses politik yang dinilai cacat oleh sebagian masyarakat. Pemerintah ke depan harus mengelola ini dengan bijak agar tidak kehilangan kepercayaan publik,” ujar Arya Gunawan, peneliti politik dari LIPI.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Gibran Rakabuming Raka terkait isu pemakzulan yang disuarakan forum tersebut. Namun sejumlah elite politik dari partai koalisi menganggap desakan itu tidak berdasar secara konstitusional, karena Gibran belum secara resmi menjabat.

(maruli)