Gakorpan Minta DPR, Kemendes, KPK, Kejaksaan, Telusuri Gaji Sekdes Kab. Aceh Tenggara

JAKARTA,GAKORPAN.COM  –  Awal Tahun 2023 .Dr Sadri lingga SH.dan Dr Bernard BBirvan Siagian SH.MAkp Waketum DPP GAKORPAN .Gerakan Anti Korupsi dan Penyelamatan Aset Negara RI Sebagai Perpanjangan Tangan KPK .

UU PERS No 40 Tahun 1999.UU Keterbukaan informasi Publik (KiP).Kontrol Sosial Masyarakat Menyoroti Kabupaten Aceh Tenggara sangar Miris terkait diberitakan Gaji seorang Sekdes rata rata perbulan diterima oleh yang bersangkutan hanya Rp .900.Ribu Rupiah .

Itupun dibayarkan hanya 3 bulan sekali dipotong dana Talangan dari APBN melalui “DANA DESA Yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat Kabinet Indonesia Maju Jokowi KH Maruf Amin.

Sementara Pemanfaatan Dana Desa itu sendiri Toch banyak Disulap oleh Pemerintahan Setempat ,dan Diduga disinyalir Permainan Kepala Desa di 385 Desa dan 16 Kecamatan di Satu Kabupaten Aceh Tenggara

Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam sangat Masiv ,terintegrasi dan Komprehensif Para Stake Holder Pemangku Kebijakan Publik tersebut melaksanakan KKN Terselubung (Korupsi Kolusi dan Nepotisme ) Secara berJamaah dan sulit untuk dideteksi di Pelosok Negeri Nanggroe Aceh Darussalam itu.

Kabupaten Aceh Tenggara termasuk Wilayah yang tidak Pernah “Seril DARl KKN BERJAMAAH tersebut Termasuk “MA FIA ANGGARAN “yang marak diperbincangkan oleh Kalangan DPR .DPD MPR diSenayan. mereka bermain menghabiskan APBN .

Tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Pusat yang sudah digariskan dalam Rapat Terbatas Kabinet .dan kantor kepala Staf Kepresidenan RI Jend TnI P DR H Moeldoko ..Kementerian Desa melalui Pengawasan Melekat”WASKAT” Kantor Kepala staf Kepresidenan RI Akan terjun langsung Lapor Tanggap “KONTROL DESA ACEH TENGGARA” Bersama pihak pihak terkait seperti OMBUSMAN .KPK kEJAKSAAN , akan kebenaran dari Berita tersebut .

GAKORPAN Pro Aktif Presisi ,khususnya Penyimpangan Marak di Kabupaten Aceh Tenggara .kemungkinan besar adanya Trick permainan,Sindikasi Mafia Anggaran untuk mengelabui masyarakat seakan akan Manajemen Politik sehingga berasumsi “KPK” miris tidak akan” OTT”.

Menyentuh ke lapisan bawah secara dominan dan administratif Pedesaan oleh karena kurang” BB” di Kabupaten Aceh Tenggara tersebut yang sudah kong kalikong di sembunyikan KIP tersebut .Sehingga para Pelaku Pelaku Kebijakan Publik Bebas.

Merdeka melakukan manuver manuver Kebijakan nya sesatnya yang sulit terdeteksi oleh Pemerintah Pusat terkait “MAFIA ANGGARAN.” Pembangunan Masyarakat Pedesaan.

Pada kenyataannya Pemerintah Pusat ” Loss.Contack.” secara admistratif ,tidak teliti , investigasi
Memantau secara saksama Tentang Bobroknya Manajemen Pemerintahan Desa terpencil .di Pedesaan Kabupaten Aceh Tenggara ujar Pengamat Kebijakan Publik NAD Aceh DPP Gakorpan Presisi Dr.Sadri Lingga SH di kantor Hukum nya DPC Gakorpan Tangerang Selatan Cirendeu

Report, (Jono/dr Bernat SH MH)